Pasuruan, www.bramanews.com – (Rabu, 27 September 2017). Rapat Koordinasi Pendamping Desa P3MD Kabupaten Pasuruan bulan September bersama PA, PD dan PLD se-Kabupaten Pasuruan di Pendopo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
Dalam rakor kali ini, ada pengarahan dari perwakilan camat Kraton yang dalam hal ini dipercayakan pada sekretaris camat kecamatan Kraton Ridwan Haris, testimoni penggunaan Dana Desa oleh ketua AKD kecamatan Kraton Badrul Iman yang kemudian dilanjutkan rakor internal pendamping.
Beberapa hal yang kemudian menjadi evaluasi tim pendamping, seperti yang disampaikan Ridwan Haris dalam sambutan dan pengarahan sebelum membuka acara rapat koordinasi pendamping desa.
“Sesuai jadwal penganggaran keuangan di desa maka seharusnya RKPDes tahun depan sudah harus diPerdeskan bulan September ini dan APBDes sudah harus diPerdeskan bulan Desember, tetapi itu tidak bisa terlaksana karena terlambatnya pagu indikatif yang turun kemudian desa harus melakukan review dan perubahan ketika Permendes prioritas penggunaan Dana Desa turunya juga terlambat. Maka ini bisa jadi rekomendasi untuk tim Pendamping kepada Kemendes, prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 harus didorong untuk segera diturunkan tahun ini,” papar Ridwan Haris, 27/9.
Selain itu, sekretaris camat Kecamatan Kraton tersebut juga menyampaikan agar teman-teman pendamping tidak merangkap jabatan apapun di desa. Karena pendamping merupakan objek pendamping yang kemudian tidak mungkin juga menjadi subjek dalam pendampingan.
“Untuk PD dan PLD terutama, kami sampaikan jangan sampai merangkap jabatan apapun di desa. Perangkat, BPD apalagi pengurus BUMDes, harap dipikirkan baik-baik karena tidak mungkin PD dan PLD yang sebagai objek juga menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Mana ada pendamping, terus yang didampingi adalah dirinya sendiri. Jadi jika sudah dipikir baik-baik maka segera ditentukan menjadi pendamping atau jabatan apapun yang ada di desa tersebut,” ucapnya sebagai bahan evaluasi PD dan PLD dalam Rapat Koordinasi Pendamping Desa.
AKD kecamatan Kraton dalam testimoni Dana Desa mengungkapkan bahwa merasa sangat terbantu dengan adanya pendamping, “Saya merasa sangat terbantu dengan adanya teman pendamping, seperti bulan-bulan sekarang dimana seluruh desa disibukkan dengan perencanaan anggaran tahun 2018 dan pelaporan penggunaan anggaran tahap I tahun 2017, maka dengan bantuan pendamping itu bisa dilaksanakan. Dan saya sebagai perwakilan AKD juga menyampaikan agar teman-teman bisa mendampingi dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan sehingga ketika turun tidak hanya enaknya dan tinggal minta data. Kami sangat memerlukan bantuan pendamping dalam proses tersebut.” Imbuh Badrul Iman dalam sambutannya.
Setelah acara rapat koordinasi resmi dibuka, progres dan evaluasi pendampingan bulan berjalan disampaikan oleh koordinator Pendamping Ahli Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini juga merupakan PA PP, M. Muflikhuddin. Kemudian dilanjutkan materi Program Inovasi Desa oleh PA PED, Zainal Musthofa. Materi terakhir tentang infrastruktur desa disampaikan langsung oleh PA ID, Wahyu Ardyantara.
Sebelum materi terakhir, TA Madya PP KPW 4 Jawa Timur juga memberikan arahan terkait kerja tim dalam program ini. “Kerja program ini merupakan kerja tim, jika tim tidak solid dan hirarki sistem tidak dilaksanakan maka itu bisa menjadi masalah. Hirarki sistem bahwa PLD disuvervisor oleh PD dan PD oleh PA kemudian PA oleh KPW itu harus dijalankan. Maka tidak benar jika ada PLD mengawasi PDnya kemudian PD mengawasi PA, jika hal itu sampai terjadi maka bidang saya yang akan menangani tim anda,” pungkas Maulana Sholehodin.
Adapun RKTL yang disampaikan Muflikhuddin sebagai Koordinator PA P3MD Kabupaten Pasuruan dalam rakor bulan ini, (1) Managerial Tim Pendamping di masing-masing kecamatan harus diperkuat, (2) Distribusi kewenangan harus dilakukan dengan baik, (3) Fokus PD dan PLD bulan Oktober adalah mendampingi desa dalam penyelesaian pelaporan penggunaan anggaran tahap I tahun 2017, dan (4) Hasil rakor ini akan segera disampaikan dan direkomendasikan ke DPMD Kabupaten Pasuruan terkait kesiapan keterlibatan PD dalam tim verifikasi APBDes maupun SPJ ditingkat kecamatan.
Liputan & Redaktur : Septaria Yusnaeni
Leave a Reply